Terobosan analitis ini memungkinkan para ahli ekologi politik untuk menelusuri dengan teliti, misalnya, kaitan-kaitan antara masalah degradasi tanah setempat dan masalah-masalah lebih luas seperti kemiskinan, ketunakismaan (landlessness), keterbelakangan, hubungan neo-kolonial, dan marjinalisasi politik dan ekonomi (Blaikie and Brookfield, 1987).
Berangkat dari ranah studi pembangunan kritis (critical development studies), studi ekologi politik menilai bahwa keputusan pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang teknis yang memprioritaskan efisiensi. Sebaliknya, seperti pendapat Adams, "'kehijauan' dari perencanaan pembangunan akan ditemukan bukan dalam kepeduliannya dengan ekologi atau lingkungan di dalam dirinya, tetapi dalam keprihatinannya dengan masalah kekendalian, kekuasaan, dan kedaulatan" (1990: 253). Penemuan-penemuan utama teori ekologi politik mengutarakan bahwa pola-pola pengembangan sumber daya muncul dari interaksi antara sistem alam (misalnya kualitas, kuantitas, dan lokasi air) dan sistem sosial (misalnya penyebaran kekuasaan ekonomi, sosial, dan politikdidalam suatu masya ra kat).
Banyak literatur telah dicurahkan untuk menggambarkan batas-batas ekologi politik, yang lebih baik digambarkan sebagai suatu 'pendekatan teori' daripada sebuah 'teori', untuk mengasah kategori-kategori konseptualnya yang dipinjam terutama dari geografi dan antropologi, dan untuk memperdalam analisisnya dari perubahan lingkungan kontemporer di seluruh dunia. Selama periode ini, beberapa kritik telah diarahkan pada pustaka ekologi politik. Mengingat sifatnya yang lintas- disiplin dan integratif, sebagian besar kritik in i tela h dirumuskan dalam bentuk'terlalu banyak'nya atau 'tidak cukup'nya komponen konseptual atau disiplin tertentu.
Beberapa pengamat berpendapat bahwa ekologi politik telah tersesat terlalu jauh ke arah analisis kekuasaan dengan mengorbankan pemahaman ekologi yang jelas dan rinci (Vayda and Walters, 1999; Zimmerer, 2000). Sebagai contoh, Walker (2005) menantang kemampuan 'ekologis' dari ekologi politik, dengan mengeluh bahwa para pendukungnya terlalu asyik berpikir tentang pemahaman struktur sosial dan tidak memberikan perhatian seperlunya untuk memahami dan mendokumentasikan perubahan lingkungan, yang tidak selalu merupakan akibat dari sumber-sumber ekonomi dan politik. Di sisi lain, para ilmuwan terutama yang berasal dari geografi mengkritisi teks-teks klasik tertentu dalam ekologi politik sebagai kurang dipolitisasi, dengan kata lain karena tidak memberikan perhatian eksplisit pada 'politik', dalam arti Marxisnya yaitu kritik terhadap kapitalisme. Peet dan Watts, misalnya, mengkritik karya kunci Piers Blaikie Land Degradation and Society ('Kerusakan Lahan dan Masyarakat') sebagai terlalu banyak berfokus pada lahan/tanah dan kurang memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan kapitalis di daerah-daerah pinggiran. Penulis-penulis lain mengangkat masalah relevansi kebijakan politik ekologi, dengan menekankan kebutuhan untuk membuat wawasan yang bermanfaat tidak hanya untuk sesama akademisi, tetapi juga untuk para praktisi dan pembuat kebijakan (Neumann 2008). Penting untuk dicatat bahwa proses ini telah mengakibatkan debat paralel di kalangan ahli ekologi politik tentang apa artinya menjadi ahli ekologi politik dan apakah ranah ini kurang memiliki sistematika. Selama ini belum ada pemecahan yang jelas, sehingga uraian Robbins tentang ekologi politik sebagai (hanya) "sesuatu yang dilakukan orang" (2004:13) tampaknya mencerminkan konsensus umum.
