Direktur Walhi Jakarta Putra menilai proyek reklamasi teluk seharusnya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tidak hanya menangkap pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pihak pengembang tapi juga pihak-pihak lainnya yang mungkin terkait.
Putra menambahkan peta politik yang panas dalam 2 minggu terakhir di Jakarta dan meruncing pada pilkada Gubernur. Selain itu ia juga melihat ada kemungkinan proyek ini juga akan digunakan untuk Pemilhan Gubernur dan Pemilihan Presiden mendatang. “Proyek ini besar, sampai Rp 500 triliun,” jelasnya. Menurutnya reklamasi tidak lagi berpijak pada kepentingan lingkungan hidup Jakarta.
Putra menambahkan berdasarkan keterangan ahli ITB pada 2015 tanah Jakarta amblas 2-4cm, dan terparah di Jakarta Utara. Hal ini tidak dijadikan peringatan bahwa reklamasi pulau yang secara geografis bersambung dengan daratan Jakarta akan menambah penurunan tanah semakin ekstrim. Menurut Putra selama ini belum ada kajian ilmiah tentang reklamasi teluk Jakarta.
“Ada kajian ilmiahnya tapi tidak independen dari pihak Podomoro-nya sendiri, itu pun tidak dipublikasikan ke masyarakat,” tambahnya
